informasi transfer ke daerah dan catatan lainnya

Just another WordPress.com weblog

Lembar Konfirmasi Triwulan IV 2009: Perikanan atau 25/29?

Terkait pelaksanaan transfer ke daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009, daerah wajib melaporkan penerimaan transfer dari pemerintah pusat ke rekening umum kas daerah (RKUD) melalui Lembar Konfirmasi yang disiapkan dan disampaikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan.

Pada bulan Desember 2009 dilakukan penyaluran transfer antara lain DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 Triwulan IV, DBH Pajak Penghasilan OP (Pasal 25/29) Triwulan IV, dan DBH SDA Perikanan Triwulan IV. Sementara ini telah diterima informasi baik melalui telepon ataupun lembar konfirmasi yang telah dikirimkan kembali ke DJPK yang menyampaikan kesalahan berita pada nota kredit yang disampaikan bank yang menampung RKUD kepada pemerintah daerah berupa kesalahan yang seragam. Kesalahan tersebut berupa:

Tertulis pada Nota Kredit Koreksi sesuai Lembar Konfirmasi - PPh Pasal 25/29 Tw IV - PPh Pasal 21 Tw IV - PPh Pasal 25/29 Tw IV - PPh Pasal 25/29 Tw IV - PPh Pasal 25/29 Tw IV - Perikanan TW IV

Angka mana yang digunakan?

Dengan merujuk pada standar-standar pemeriksaan keuangan, informasi keuangan harus disajikan sesuai dengan sumber informasi yang sah. Dalam hal ini terdapat dua sumber informasi mengenai jenis transfer yang diterima oleh daerah. Sumber-sumber tersebut adalah:

  1. Nota kredit, berupa keterangan adanya dana masuk ke RKUD. Dokumen ini bersumber dari bank yang menampung RKUD.
  2. Lembar konfirmasi, berupa keterangan realisasi transfer ke daerah. Dokumen ini bersumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan selaku pelaksana transfer.

Alur informasi atas transfer adalah sebagai berikut.

Ditjen PK ==> Ditjen Perbendaharaan ==> RKUN ==> Bank RKUD ==> RKUD [Pemerintah Daerah].

  1. Ditjen PK menyampaikan SPM yang memuat rincian transfer antara lain rupiah yang akan disalurkan, daerah penerima, jumlah potongan (jika ada), jenis transfer, dan bank penerima (RKUD). Ini menjadi sumber

Februari 1, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Transfer ke Daerah Bukan dari BI?

Berdasarkan pembagian beban kerja di internal Ditjen Perbendaharaan, sejak Tahun 2010 pelaksanaan transfer ke daerah untuk keseluruhan Dana Perimbangan*, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian tidak lagi dilakukan melalui Bank Indonesia di mana Kas Negara berada. Selanjutnya pemerintah daerah akan menerima transfer dana melalui Bank Operasional yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jakarta II.

Dengan demikian, sejak Januari 2010 pemerintah daerah akan mendapat informasi RTGS dari KPPN Jakarta II dengan berita transfer (nota kredit) sesuai dengan jenis transfer yang dikirimkan. Hal ini berlaku mulai penyaluran Dana Alokasi Umum Februari 2010 yang telah disalurkan pada bulan Januari.

Catatan:

* Tidak termasuk Dana Bagi Hasil PBB & BPHTB Bagian Daerah serta Biaya Pungut PBB Bagian Daerah yang disalurkan langsung ke Rekening Umum Kas Daerah oleh KPPN melalui Bank Operasional III.

Februari 1, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Reaktivasi e-mail subdit transfer2@djpk.depkeu.go.id

Setelah cukup lama akun e-mail transfer2@djpk.depkeu.go.id tidak aktif, saat ini (15 Januari 2010) akun tersebut sudah dapat digunakan untuk mengirim/menerima Arsip Data Komputer (ADK) terkait pelaksanaan transfer Dana Bagi Hasil ke Daerah.

Terima kasih.
stafftransfer

Januari 15, 2010 Posted by | Uncategorized | | Tinggalkan komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Januari 14, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.